yayasan aku dan sukarno, industrialisasi, bahaya industrialisasi, dampak industrialisasi, bahaya industrialisasi bagi petani, ekonomi politik, politik ekonomi, kebijakan industrialisasi, pengertian industrialisasi,

Bahaya Industrialisasi Membunuh Kaum Petani..!!!

Dalam memperingati Hari Tani Nasional tahun 2016 masih saja dalam bingkai yang sama, jika dulu Bung Karno sangat memperjuangkan nasib para petani yang melarat akibat dari penindasan, penghispan penjajahan dimana para petani itu yang memiliki cangkul, memiliki tanah, mereka bekerja namun mengapa bukan mereka yang menikmati hasilnya. Disini dengan jelas Bung Karno menyaksikan bahwa telah terjadi penindasan penghisapan atas manusia. Bung Karno kemudian mengajarkan cara perjuagan dan azas yang menghilangkan tiap-tiap kapitalisme colonialisme dan imperialisme tersebut yang kemudian kita kenal dengan sebutan Marhaenisme. Dalam bingkai yang sama saya katakana diawal bahwa kaum petani kita masih melarat dan terjajah dalam bingkai yang katanya Negara yang sudah Merdeka..! namun merdeka yang seperti apa..?

Industrialisasi saya artikan proses perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industry. Lahirnya industrialisasi sekitar abad ke 18 dan awal abad ke 19 di Inggris dengan memperkenalkan mesin uap. Perkembangan peralatan mesin logam produksi untuk digunakan di industry. Perkembangan mesin bakar dan perkembangan pembangkit tenaga listrik kemudian menyebar keseluruuh Eropa Barat dan Amerika Utara dan mempengaruhi seluruh dunia. Sejarah ini kemudian kita kenal dengan istilah “Revolusi Industri” diperkalkan oleh Friedrich Engels dan Louis-Auguste Blanqui di pertengahan abad ke-19

Lalu bagaimana dengan Indonesia…?

Menurut saya Indonesia hanya menjadi sasaran pasar, eksploitasi alam dan eksploitasi tenaga kerja murah bagi Negara-negara kapitalisme maju. Mengutip penyataan Prof.Sigit Rochadi di Diskusi Publik 24 september 2016 lalu “Masalah Indonesia diantaranya masih maraknya ketimpangan social, kemiskinan, pengangguran yang masih terus menjadi masalah terbesar bagi Indonesia”. Saya juga merasakan masih tingginya tingkat pengangguran di tanah air ini yang katanya telah merdeka selama 71 tahun.?! Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin mengatakan tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2016 mencapai 7,02 juta orang atau 5,5 persen yang dimuat dalam surat kabar Tempo.co,Jakarta. Belum lagi tingkat kemiskinan serta bertambah sulitnya kaum marhaen berproduksi. Kita harus sadar bahwa cita-cita dasar Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, Bagaimana memajukan kesejahteraan Rakyat jika kemiskinan, penganguran terus saja meningkat.?.

Salah satu yang paling menyakitkan di tahun 2016 ini ialah Krisis Pangan di Negeri Agraris. indonesia adalah Negara agraris …lalu kenapa harus krisis pangan? yang kemudian pemerintah mengobati hal ini dengan meningkatkan impor pangan yang tidak ada batasanya dari Thailand,Vietnam dan Pakistan yang dulu Negara ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan Negara Indonesia yang di pimpin oleh Bung Karno. Sebagai Negara yang lebih dulu merdeka kita sangat malu…sudah tidak memiliki lagi budaya malu. Berdasarkan data impor Badan Pusat statistic (BPS) Januari-Agustus 2015 yang dikutip detikfinance, Jumat (25/9/2015) Indonesia juta tercatat masih banyak impor pangan berikut daftarnya:

Beras 225.029 juta ton
Jagung 23 juta ton
Kedelai 1,52 juta ton
Biji gandum dan meslin 4,5 juta ton
Tepung terigu 61.178 ton
Gula pasir 46.298 ton
Gula Tebu 1.98 juta ton
Garam 1.04 juta ton
Sangat mengerikan dan menyedihkan…Bp. Presiden Jokowi Widodo yang terhormat saya masih ingat betul janji anda sebelum menjadi Presiden bahwa akan memperjuangkan kepentingan Rakyat, lalu kenapa Anda sekarang menjadi “ROBOT” yang tidak berfikir lagi dan melupakan sejarah bahwa Indonesia Negara Agraris pernah menduduki masa keemasaan swasembada pangan.

Kaum marhaen atau petani adalah benteng pertahanan Negara, yang harus diberdayakan secara layaknya dan tidak diarahkan kepada industrialisasi seperti hasil percakapan saya dengan mahasiswa-I universitas Unika dalam diskusi public yag diselenggarakan oleh Yayasan Aku dan Sukarno dengan Thema “Peran Pemuda, Masyarakat, dan Pemerintah dalam Mewujudkan Reforma Agraria Sejati” yang mana ditempat mereka (krawang) dengan rinci dijelaskan bahwa kaum petani tercekik lahannya dirampas, para petani tidak diberdayakan dengan memberi bantuan sehingga tidak ada pilihan untuk bertahan hidup serta dengan sengaja kaum petani diarahkan kepada industry menjadi buruh. Tak sedikit juga kita melihat contoh kasus seperti Salim Kancil seorang warga Negara Indonesia yang terbunuh tewas akibat penolokan aktivitas tambang pasir di Desa Selok Awar-Awar. Sebagaimana diungkap Catatan Akhir Tahun 2015 Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA), tercatat setidaknya 252 konflik agraria dengan luasan 400.430 hektar yang melibatkan 108.714 keluarga di tahun 2015.Bahkan kalau dilihat lebih luas, dari tahun 2004 hingga 2015 ada 1.772 konflik agraria yang berlangsung pada besaran wilayah 6.942.381 hektar dengan melibatkan 1.085.817 keluarga sebagai korbannya. Secara khusus, masyarakat adat juga menderita penindasan akibat perampasan tanah demi proyek-proyek neoliberal.

Dengan terang-terangan bahwa penjajahan di tanah Ibu Pertiwi masih berlangsung, Negara kita belum merdeka dan ketentuan Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 dalam hal ini menjelaskan bahwa pemerintah sebagai kepala Negara penguasa tanah yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia untuk mewujudkan kemakmuran Rakyat,,sekali lagi Kemakmuran Rakyat. Dengan permasalahan yang saya jelaskan diatas implementasi dari pemerintah sangat lemah.

Dari diskusi Publik tanggal 24 september 2016 kami meminta kepada Pemerintahan Bp.Jokowi Widodo untuk Segera:

Wujudkan kemakmuran Rakyat seperti yang tertuang dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.
Wujudkan segera konsep Land Reform dengan menjalankan distribusi “Tanah” yang menjadi milik rakyat sebagaimana tertulis dalam UUPA
Hentikan berpihak kepada investor/pengusaha yang ingin menguasai Tanah Rakyat Indonesia
Beri modal usaha, penyuluhan, dan pendidikan kepada para petani sehingga mampu berdikari dalam ekonomi mikro dan makro
Hentikan ketergantungan impor pangan.
Industrialisasi membunuh kaum petani, menghancurkan tatanan budaya Indonesia yakni gotong royong. Industrialisasi yang tidak “terkontrol” membunuh rakyat Indonesia sehingga tidak berdaulat dalam berpolitik. Impor pangan yang tidak dibatasi bukan obat namun racun yang akan membunuh secara perlahan. Kepada Bp.Jokowi Widodo jika tidak mampu mengelola Pangan Indonesia dan memberdayakan kaum petani dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran Rakyat Indonesia, Maka serahkanlah bagian itu kepada kaum Pemikir Pejuang-Pejuang Pemikir!!!

Meiniwan Halawa,
Ketua Umum Yayasan Aku dan Sukarno

Baca juga: Inggit Garnasih, Ibu Negara Indonesia Pertama

You might also like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *